Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) bersama Wakil Menteri Suahasil Nazara (kedua kiri), Anggito Abimanyu (kiri), Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (ketiga kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kanan) bersiap mengikuti konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,4 triliun untuk mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta pada Kamis, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa anggaran tersebut disalurkan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun, sementara Rp1,2 triliun dialokasikan melalui dana alokasi khusus (DAK) non-fisik, Jumat 14 Maret 2025.
Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, remaja, dewasa, hingga lansia.
Baca Juga : Tak Perlu Tunggu Ulang Tahun, Warga Jakarta Boleh Cek Kesehatan Gratis Kapan Saja
Layanan PKG terbagi ke dalam tiga kategori, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan pada hari ulang tahun. Layanan ini diberikan kepada anak-anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah) serta individu berusia 18 tahun ke atas.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mencakup tiga jenis layanan utama. Yang kedua adalah PKG di sekolah, yang diperuntukkan bagi anak usia 7-17 tahun dan dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.
Layanan ketiga adalah PKG rutin bagi ibu hamil serta anak hingga usia 6 tahun. Pemeriksaan kesehatan dalam kategori ini dilakukan lebih dari sekali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Jamin Layanan JKN untuk Eks Pekerja Sritex
Hingga 6 Maret 2025, program ini telah dimanfaatkan oleh 415.211 orang melalui 8.885 puskesmas yang tersebar di 498 kabupaten/kota di 38 provinsi.
Kelompok penerima manfaat terbesar berasal dari usia dewasa 40-59 tahun, dengan jumlah 142.897 orang. Disusul oleh kelompok usia 30-39 tahun (112.442 orang) dan 18-29 tahun (74.415 orang).
Sementara itu, penerima manfaat dari kelompok lansia di atas 60 tahun tercatat sebanyak 44.364 orang.
Berdasarkan wilayah, penerima manfaat terbanyak berasal dari Jawa Tengah, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.
Baca Juga : Tito Minta Dana Pendidikan dan Kesehatan Tak Dipakai buat PSU Pilkada
PKG menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor kesehatan. Secara keseluruhan, hingga akhir Februari 2025, sektor kesehatan telah menyerap anggaran sebesar Rp17,9 triliun, atau 8,2 persen dari total pagu APBN yang mencapai Rp218 triliun.
Anggaran kesehatan dalam APBN difokuskan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan.
Baca Juga : Turun Langsung, Relawan Pertamina Bantu Pembersihan dan Cek Kesehatan
Selain untuk PKG, anggaran tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kelas 10 rumah sakit dari tipe D ke tipe C guna memperluas layanan kesehatan berkualitas, mendeteksi serta mengobati 300 ribu kasus Tuberkulosis (TBC) melalui skrining dan pemantauan, serta membiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
(Sumber Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
