BI: Utang Luar Negeri Indonesia pada Januari 2025 Masih Terkendali

Ntvnews.id, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap terkendali di angka 427,5 miliar dolar AS, tumbuh 5,1 persen secara tahunan (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan Desember 2024 yang tumbuh 4,2 persen (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Ramdan menyampaikan bahwa utang luar negeri (ULN) pemerintah tetap terkendali, mencapai 204,8 miliar dolar AS pada Januari 2025, tumbuh 5,3 persen (yoy). Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 3,3 persen (yoy).

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali dan dikelola secara hati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. ULN pemerintah digunakan untuk sektor strategis, seperti jasa kesehatan (22,6%), administrasi dan pertahanan (17,8%), pendidikan (16,6%), konstruksi (12,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (8,2%). 

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, Tembus Rp6.805 Triliun

Hampir seluruh ULN pemerintah (99,9%) berjangka panjang, memastikan stabilitas keuangan. Sementara itu, ULN swasta tercatat turun menjadi 194,4 miliar dolar AS pada Januari 2025, mengalami kontraksi 1,7% (yoy), sejalan dengan bulan sebelumnya.

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 2,3% (yoy). Sektor utama ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, listrik dan gas, serta pertambangan, dengan pangsa 79,4%. Mayoritas ULN swasta (76,6%) juga berjangka panjang.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan prinsip kehati-hatian. Rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 30,3% pada Januari 2025, dibandingkan 30,5% pada Desember 2024, dengan dominasi ULN jangka panjang sebesar 84,7%.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," kata dia. 

ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

(Sumber: Antara)