Prabowo Minta Perizinan Sektor Tekstil Dimudahkan untuk Investor

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perizinan di sektor tekstil disederhanakan dan dipermudah bagi para investor, mengingat tingginya kontribusi ekspor pakaian jadi dan tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

"Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Baca Juga: 72 Ribu Kontainer Tekstil Ilegal dari China Masuk RI, Bikin Industri Lokal Babak Belur

Ia menjelaskan bahwa sektor apparel, yang mencakup pakaian jadi dan tekstil, telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun, serta mampu menyerap hampir 4 juta tenaga kerja.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlunya regulasi yang lebih efisien dalam perizinan sektor tekstil, termasuk melalui pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan guna mendorong deregulasi perizinan.

"Kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal. Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas," ujar Airlangga.

Baca Juga: Perusahaan Tekstil Sritex Resmi Dinyatakan Pailit

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti persoalan impor tekstil ilegal serta ketersediaan bahan baku untuk industri tekstil dalam negeri.

Pemerintah juga merespons kebijakan anti-dumping guna memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

"Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," kata Airlangga.

Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, serta anggota DEN Chatib Basri dan Arief Anshory Yusuf.