Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Pemerintah terus melakukan kontrol terhadap tata kelola Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga eceran tertinggi (HET) dan berat LPG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Bahlil akan mengambil sikap tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap penyelewengan pendistribusian LPG 3 kg.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa semua penyaluran subsidi harus sampai ke masyarakat yang berhak menerima.
"Subsidi ini uang rakyat. Arahan Bapak Presiden adalah satu rupiah pun uang negara, yang negara siapkan untuk rakyat, wajib sampai ke mereka," ucap Bahlil dalam keterangannya, dikutip Jumat 21 Maret 2025.
Baca juga: IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Masih Nangkring di Rp16.400 per Dolar AS
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan Pemerintah akan memastikan setiap tabung LPG benar-benar berisi 3 kg sesuai standar.
Untuk menjamin akurasi berat LPG, nantinya akan dilakukan penimbangan sebelum distribusi.
Hal ini memastikan agar pembeli berhak mendapatkan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu tabung LPG 3 kg kosong berisi 5 Kg, sementara dalam kondisi penuh sekitar 8 Kg.
"Harus ada timbangan. Jadi rakyat sebelum bawa timbang dulu supaya merasa apa yang dia keluarkan biayanya sama dengan kuantitasnya," tegas Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menyoroti pendistribusian LPG 3 kg di wilayah Kalimantan Selatan yang minim penyimpangan.
"Saya merasa senang karena di Kalimantan dampak dari penataan Bahan Bakar Minyak dan LPG tidak terlalu berpengaruh banyak. Saya lihat cukup bagus. Data yang saya punya di sini minim oplosan," ujarnya.
Baca juga: Rekor Baru Harga Emas Hari Ini, Dekati Rp1,8 Juta per Gram
Kendati begitu, Bahlil menginginkan PT Pertamina untuk memperbaiki rasio tingkat konsumsi dengan penyimpanan (storage) LPG 3 kg.
Tercatat, konsumsi LPG 3 kg di Kalimantan Selatan sebesar 555 metrik ton, sementara penyimpannya sekitar 16 ribu metrik ton.
"Rasio LPG ini tidak sehat. Jika tidak diperbaiki, ini akan berpengaruh pada program ketahanan energi yang dicanangkan Bapak Presiden," jelasnya.