Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham pada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Adapun penambahan saham yang akan dilakukan sebesar 10 persen, sehingga saham pemerintah Indonesia di Freeport mencapai 61 persen.

Kemudiaan pemerintah juga akan memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perusahaan hingga 2061.

Bahlil mengatakan, pembelian saham pemerintah pada PTFI sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun hilirisasi di Indonesia, khususnya pada ekosistem kendaraan listrik.

Dengan memiliki saham yang lebih besar, pemerintah tidak hanya diuntungkan dengan besaran dividen tapi juga dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi.

"Sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, karena kita sudah mayoritas. Kita beli kurang lebih sekitar hampir USD4 miliar. Dan dari pendapatan itu, sekarang dividen 2024 itu sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," ungkap Bahlil dikutip, Jumat (3/5/2024).

Dengan kepemilikan saham mayoritas di PTFI, pemerintah juga dapat dengan lebih mudah menjalankan kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas tembaga.