Gebrakan Presiden Prabowo Hadapi Tarif Impor AS

Ntvnews.id, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menguraikan tiga langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam mengantisipasi serta menghadapi ketidakstabilan global, termasuk dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menyampaikan kepada wartawan di Jakarta, Kamis, bahwa strategi Presiden Prabowo mencakup perluasan kemitraan dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan daya tahan konsumsi dalam negeri.

"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," ujar Noudhy.

Menurutnya, kombinasi dari ketiga kebijakan tersebut, yang didukung dengan strategi geopolitik yang matang, akan membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah disrupsi dan ketidakpastian global.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis, PCO kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai tiga kebijakan utama Presiden Prabowo.

Langkah pertama adalah memperluas kemitraan dagang Indonesia

"Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional," jelas Noudhy.

Ia menilai bahwa partisipasi Indonesia dalam BRICS akan memperkokoh berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah disepakati, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 10 negara ASEAN serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia juga melanjutkan upaya menjadi anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta meneruskan negosiasi sejumlah perjanjian dagang lainnya, seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Langkah kedua yang diutamakan adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam

"Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri," ujar Noudhy.

Ia menjelaskan bahwa salah satu strategi utama dalam percepatan hilirisasi adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan," lanjutnya.

Langkah ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program kesejahteraan rakyat

"Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025," kata Noudhy.

Selain itu, Presiden Prabowo berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan sirkulasi ekonomi di daerah.

"Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Deputi PCO.