Tarif Trump Bikin Kram

Ntvnews.id, Jakarta - Kebijakan terbaru mantan Presiden Amerika Serikat, Donald trump kembali menghebohkan peta perdagangan global. Dalam pernyataan terbarunya, Trump merilis daftar 58 negara yang ia tuding menghambat perdagangan Amerika Serikat salah satunya Indonesia. Tak hanya itu, Trump juga resmi memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Efeknya bikin gelisah kalangan pelaku industri dalam negeri.

Pemerintah Indonesia pun merespons dengan sigap. Membuka pintu negosiasi dan menggalang dukungan lintas sektor untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi dari kebijakan sepihak ini. Namun, di balik hiruk pikuk reaksi diplomatik dan bisnis, ada kekhawatiran nyata bahwa tarif Trump bisa menimbulkan "kram" serius bagi perekonomian nasional, khususnya sektor manufaktur dan ekspor unggulan.

Trump dalam kampanye nya beberapa waktu lalu terus mengusung semangat “America First,” di mana kembali mengarahkan kebijakan proteksionis terhadap negara-negara yang dinilai merugikan neraca perdagangan AS. Indonesia, bersama Tiongkok, Vietnam, India, dan Brasil, masuk ke dalam daftar hitam 58 negara yang disebut Trump telah menikmati pasar Amerika tanpa imbalan yang adil.

Menurut Trump, negara-negara dalam daftar tersebut dituding memberikan subsidi ekspor, membatasi masuknya produk-produk AS, serta menerapkan standar non-tarif yang dianggap diskriminatif. Dalam konteks Indonesia, tuduhan itu terutama menyasar produk-produk agrikultur, tekstil, dan komponen elektronik.

Kenaikan Tarif 32 Persen: Serangan Langsung ke Industri

Presiden Prabowo Subianto (NTVnews.id/Deddy Setiawan)

Kebijakan ini berlaku untuk produk tertentu yang disebut telah “membanjiri pasar AS” dengan harga tak wajar, di antaranya karet, tekstil, dan produk olahan makanan laut.

Presiden Prabowo Subianto merespons kebijakan Trump dengan sikap tenang dan penuh kehati-hatian. Prabowo menyoroti kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Trump menambah ketidakpastian di tingkat global dan memicu kekhawatiran sejumlah negara terhadap stabilitas perekonomian dunia.

"Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas," kata Prabowo pada acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Langkah Cepat Pemerintah: Tawarkan Paket Negosiasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengimbau agar para pelaku usaha khususnya di sektor padat karya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tak tinggal diam, pemerintah Indonesia segera menggelar pertemuan lintas kementerian untuk merumuskan respons. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi garda depan dalam merancang paket negosiasi yang diajukan pihak AS.

Menurut laporan resmi, Indonesia telah menawarkan paket negosiasi yang meliputi peningkatan pembelian produk AS, kerja sama perdagangan bilateral yang lebih terbuka, serta komitmen untuk menyelesaikan perbedaan melalui jalur diplomatik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa AS telah meminta waktu untuk menindaklanjuti tawaran Indonesia.

“Mereka merespons positif dan meminta ruang untuk melakukan kajian lebih dalam,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.

Selain langkah diplomasi, Airlangga juga menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi industri dan pelaku usaha besar untuk membahas dampak tarif tersebut. Dalam diskusi tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sektor tenaga kerja.

“Kami meminta kepada pengusaha agar tidak melakukan PHK massal sebagai respons langsung terhadap kebijakan ini. Pemerintah akan mendampingi dan memberikan solusi mitigasi,” tegas Airlangga.

Sektor-sektor seperti industri tekstil dan sepatu menjadi yang paling rentan terdampak karena selama ini mengandalkan pasar ekspor ke Amerika Serikat. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan bahwa beberapa pabrik tengah menghitung ulang skema produksi dan pengiriman.

“Terhadap perusahaan yang padat karya, kita sudah memberikan fasilitas. Bapak Presiden sudah menanyakan realisasinya seperti apa. Dan yang kedua, terhadap pekerja yang gajinya di bawah 10 juta, PPh ditanggung Pemerintah. Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK,” tegas Menko Airlangga.

Meski dihadapkan pada tekanan eksternal, pemerintah menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tantangan ini. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di angka 5,1 persen, dengan neraca perdagangan yang tetap surplus.

Cadangan devisa berada pada posisi yang stabil, dan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,8 persen. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus untuk mendukung sektor ekspor dan mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor ke negara-negara non-AS.

“Ini bukan krisis. Ini tantangan yang harus kita hadapi dengan kepala dingin dan strategi yang tepat,” ujar Airlangga.

Apa Saja Paket Negosiasi Itu?

"Indonesia mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," jelas Airlangga.

Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi diantarnya Indonesia akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kemudian pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Juga mengevaluasi pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS. Solusi lain yang didorong meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.

Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

"Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas,” tandasnya.

Sri Mulyani: Trump Tak Pakai Ilmu Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespons kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Di sisi lain, kritik tajam datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut kebijakan tarif Trump “tidak berbasis ilmu ekonomi.” Menurutnya, pendekatan Trump terlalu politis dan mengabaikan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang adil dan setara.

“Tarif setinggi 32 persen tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Ini lebih merupakan upaya proteksionisme yang dibungkus dengan narasi nasionalisme ekonomi,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa dampak jangka panjang dari kebijakan seperti ini justru bisa merugikan AS sendiri karena menyebabkan kenaikan harga barang impor dan potensi pembalasan dari negara-negara yang dirugikan.

Bagi industri dalam negeri, kabar ini mengejutkan. Beberapa eksportir besar mengaku langsung menghentikan pengiriman untuk sementara waktu sambil menunggu kepastian negosiasi. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut bahwa kebijakan ini “berpotensi menggerus daya saing industri ekspor nasional.”

Namun demikian, Kadin menekankan bahwa pintu negosiasi masih terbuka dan pemerintah Indonesia tengah merumuskan strategi lobi untuk membujuk pemerintahan AS agar meninjau ulang kebijakan tersebut.

Jaga Optimisme, Perkuat Sinergi

Tarif Trump memang membuat banyak pihak "kram" seperti kejang otot, terutama pelaku usaha yang menggantungkan hidup pada pasar ekspor AS. Namun di tengah tantangan ini, terbuka pula peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing nasional.

Kuncinya ada pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, strategi yang cermat, dan diplomasi yang aktif, Indonesia diyakini mampu melewati badai tarif ini tanpa harus tersungkur.