Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu buka suara mengenai rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bentuk negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) 32 persen kepada Indonesia. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu buka suara mengenai rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bentuk negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) 32 persen kepada Indonesia.
Todotua menegaskan bahwa rencana relaksasi TKDN ini tidak akan membuat investor kabur dari Indonesia.
Menurutnya dampak dari rencana relaksasi TKDN dapat diantisipasi dengan kebijakan perlindungan salah satunya stimulus fiskal.
"Enggak juga sih, kalau soal seumpamanya relaksasi TKDN ini terjadi kan sebenarnya kita bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain," ucap Todotua di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin 14 April 2025.
Baca juga: Airlangga Sebut Pembentukan Satgas PHK Sedang Dimatangkan
"Jadi sebenernya ini strategi. Kita juga membuka porsi sebesar-besarnya," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN harus dibuat dengan fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," tutur Presiden.
Baca juga: Istri Hendra Kurniawan Blak-blakan soal Pengacara Eks Anak Buah Sambo yang Ditangkap Kejagung
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” sambungnya.
Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
