Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan dalam acara Technology. (Antara)
Ntvnews.id
"Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," ungkap Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Setelah melakukan komunikasi dengan pihak BYD, BKPM akan segera berkoordinasi dengan Satgas Anti-Premanisme untuk memastikan gangguan dari oknum organisasi masyarakat bisa ditangani secara cepat dan tepat.
Baca juga: Ada Kebijakan Tarif AS, BKPM Sebut Apple Tetap Lanjutkan Pembangunan Pabrik AirTag di Batam
Denza D9 menarik perhatian pengunjung pameran otomotif IIMS 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Februari lalu. (Foto: Adiantoro/NTV)
Deputi BKPM, Nurul Ichwan, menekankan bahwa aksi premanisme dan pungutan liar sangat merugikan dunia usaha, tidak hanya mengganggu kenyamanan investor, tetapi juga dapat menciptakan kesan negatif terhadap iklim investasi Indonesia di mata internasional. BKPM pun berkomitmen penuh menjaga stabilitas dan keamanan investasi agar tetap menarik dan kompetitif secara global.
"Bisa saja dipick-up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme," katanya seperti dilansir Antara.
Menurut Nurul Ichwan, di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia justru harus mampu meningkatkan daya saingnya agar lebih atraktif bagi investor asing.
"Dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif," ujar dia.
Kabar terkait gangguan ormas dalam bentuk aksi premanisme terhadap proyek pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Eddy menyampaikan bahwa informasi tersebut ia terima saat melakukan kunjungan ke Shenzhen, China, atas undangan resmi dari Pemerintah Tiongkok. Dalam pertemuan itu, pihak BYD menyampaikan kekhawatiran mereka terkait aksi premanisme yang sempat menghambat progres pembangunan fasilitas di Subang, Jawa Barat.
Baca juga: Ormas Ganggu Pabrik BYD, DPR Minta Bentuk Satgas Antipremanisme
Ilustrasi. BYD Sealion 7. (Foto: Adiantoro/NTV)
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram dikutip Rabu, 23 April 2025.
Investasi besar-besaran BYD di kawasan kota mandiri terintegrasi Subang Smartpolitan diperkirakan akan menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perusahaan otomotif asal Tiongkok ini dikabarkan akan mengucurkan dana hingga Rp11,7 triliun untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik, menjadikan proyek ini sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong transformasi industri dan memperkuat posisi Indonesia di sektor energi ramah lingkungan.
Tanggapan BYD
Seseorang berjalan di samping mobil BYD Seal. (Foto: Dok/Claudia Greco/Reuters)
Menanggapi situasi tersebut, pihak BYD Indonesia menyatakan proyek pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Luther T Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia menegaskan, hingga saat ini, proses pembangunan tidak mengalami hambatan berarti.
"Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik," ujar Luther, Rabu (23/4/2025).
Dia menambahkan, perusahaan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai target, yaitu sebelum akhir tahun 2025.
"Kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen kami dengan pemerintah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
