Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.
Ntvnews.id, Jakarta - Sektor pertanian terus menunjukkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, sektor ini berkontribusi sekitar 11,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya salah satu sektor dengan kontribusi terbesar.
“Kontribusi ini menempatkan sektor pertanian sebagai penyumbang ketiga terbesar terhadap PDB, setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangannya, Rabu, 23 April 2025.
Capaian tersebut bahkan menempatkan pertanian di atas sektor konstruksi dan pertambangan, yang menandakan pentingnya berbagai komoditas unggulan seperti tembakau, kakao, dan kopi.
Tak hanya berdampak langsung terhadap pendapatan petani, komoditas-komoditas tersebut juga mendukung pertumbuhan industri pengolahan serta membuka peluang kerja, sekaligus memperkuat produk dalam negeri.
Heru Tri Widarto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementan telah mengambil sejumlah langkah strategis guna memperkuat kesejahteraan petani, khususnya yang menanam komoditas prioritas seperti tembakau. Upaya ini termasuk penyaluran bantuan alat pasca panen dan pengolahan, serta penguatan program kemitraan antara petani dan perusahaan pengolahan tembakau.
“Dengan adanya kemitraan yang kuat, diharapkan kesejahteraan petani tembakau dapat meningkat. Kementan mendorong petani untuk menghasilkan tembakau dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar pasar,” kata Heru.
Ia juga menyoroti peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam mendukung keberlangsungan usaha petani tembakau
“Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau,” jelasnya.
Heru optimistis, melalui berbagai inisiatif yang dijalankan, para petani unggulan akan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, dalam pernyataan terpisah, CEO Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman, menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang menyeluruh demi menunjang industri dalam negeri.
“Jangan melakukan kebijakan proteksionis yang merugikan produsen dalam negeri. Fokus pada insentif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan agar mampu membeli komoditas dengan harga bersaing dan menguntungkan petani,” tambah Anton.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang diterapkan harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan petani sebagai pihak utama dalam rantai produksi komoditas. Pemerintah, menurutnya, perlu menciptakan ekosistem yang mendukung investasi dan memberikan kemudahan dalam berusaha.
“Selain itu, komoditas pertanian unggulan sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah masih lemahnya sistem pengumpulan data. Terdapat dua sumber utama data perkebunan, yaitu perkebunan besar yang dikelola perusahaan negara dan swasta serta perkebunan yang dikelola masyarakat atau perkebunan rakyat,” tutup Anton.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
