Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I 2025 tetap terjaga tengah gejolak global akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I 2025 tetap terjaga tengah gejolak global akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025.
"Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi sistem keuangan stabilitas sistem keuangan triwulan I 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidapastikan perekonomian dan pasar keuangan global," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis 24 April 2025.
"Ketidakpastian tersebut terutama dipicu oleh dinamika terkait dengan kebijakan tarif pemerintah AS dan memunculkan eskalasi perang dagang," sambungnya.
Baca juga: Sri Mulyani Bertemu Dubes AS, Bahas Negosiasi Tarif Trump
Memasuki triwulan II 2025, Sri Mulyani menyebut risiko penurunan ekonomi terpantau masih tinggi sehingga perlu terus dicermaati dan di antisipasi ke depan.
Untuk itu KSSK yang terdiri dari menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia (BI), ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK yang diselenggarakan pada Kamis, 17 april 2025.
"Rapat KSSK menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global, sekaligus meningkatkan upaya memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, pada triwulan I 2025 ketidakpastian ekonomi global meningkat yang didorong oleh kebijakan oleh tarif impor pemerintah AS.
Baca juga: Bayar Tukin 31 Ribu Dosen, Sri Mulyani Gelontorkan Rp2,66 Triliun
"Kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik perekonomian AS sendiri, perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai dalam hal ini berhadapan dengan AS. Dan perekonomian secara global dengan memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antarnegara," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
