Dedi Mulyadi Sebut Calo Tanah Sebagai Faktor Penghambat Pembangunan Pabrik BYD di Subang

Ntvnews.id, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi dalam pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal China di Subang bukan disebabkan oleh premanisme, melainkan oleh praktik calo tanah.

"Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis, 25 April 2025.

Baca Juga: DPR Dukung Dedi Mulyadi Berantas Preman Pengganggu Investor

Seperti yang diketahui, dunia usaha membutuhkan kepastian terkait nilai yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Namun, yang terjadi adalah harga tanah dipatok dengan angka yang sangat tinggi, di mana beberapa pihak memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan dari investasi asing yang masuk.

Terkait isu premanisme, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan masalah lama, dan situasinya kini sudah sangat berbeda.

Ia juga menilai bahwa aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, mengingat telah ada tindakan terhadap ormas tersebut.

"Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," ucapnya.

Baca Juga: Bukan Hanya BYD, Pabrik VinFast di Subang Juga Pernah Diganggu Ormas

Dedi menyampaikan bahwa progres pembangunan pabrik BYD berjalan lancar, termasuk izin akses tol yang sudah dikeluarkan oleh kementerian.

"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," katanya.

Ke depan, Dedi menyatakan bahwa ia akan memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak untuk memastikan kepastian investasi.

"Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," tuturnya.

Baca Juga: Pabrik BYD Diganggu Ormas di Subang, BKPM Gandeng Satgas Anti-Premanisme

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk segera turun tangan menangani kasus ormas tersebut, mengingat proses pembangunan pabrik ini terganggu oleh tindakan sekelompok ormas.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun instagram dia.

(Sumber: Antara)