Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara Amerika Serikat (AS) menyoroti terkait barang bajakan yang ada di Pasar Mangga Dua, Jakarta.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara Amerika Serikat (AS) menyoroti terkait barang bajakan yang ada di Pasar Mangga Dua, Jakarta.
Seperti diketahui, Menko Airlangga tengah melakukan negosiasi dagang antara Indonesia dan AS terkait tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump.
Dalam hal ini, ia menyebut terkait barang bajakan Mangga Dua tidak dibahas dalam perundingan negosiasi perdagangan Indonesia dengan AS.
"Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua, ini tidak ada," ucap Menko Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat 25 April 2025.
Baca juga: AS Soroti Barang Bajakan di Mangga Dua, Kemenperin Singgung Importir Nakal
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan mengenai perkembangan negosiasi dagang Indonesia-AS saat ini masih terus berlanjut.
"Kita belum bicara detail inti, jadi ini pertanyaan yang diramaikan ini variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar," ungkapnya.
Seperti diketahui, AS menyoroti terkait barang bajakan yang ada di Pasar Mangga Dua. Menurutnya barang bajakan tersebut dinilai menjadi hambatan dagang dan investasi antara AS-Indonesia.
Dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Indonesia berada dalam daftar pantauan prioritas seperti dalam laporan 2024.
Dalam laporan tersebut dijelaskan masih ada kekhawatiran bagi pelaku usaha AS meski Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (HKI).
Baca juga: Amerika Soroti Barang Bajakan di Mangga Dua, Mendag: Nanti Kita Cek
Mereka menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang yang meluas baik secara daring dan di pasar fisik merupakan kekhawatiran utama.
"Pasar Mangga Dua di Jakarta terus tercantum dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024," tulis laporan USTR.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
