Suharso Monoarfa Temukan Anggaran Stunting dan Revolusi Mental Dipakai Buat Perbaikan Pagar dan Beli Motor Trail

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 14 Jun 2024, 18:11
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas suharso Monoarfa (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas suharso Monoarfa (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan soal anggaran belanja program prioritas seringkali disalahgunakan oleh daerah.

Adapun salah satu anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengentasan stunting dan revolusi mental malah digunakan untuk perbaikan pagar puskesmas hingga membeli motor trail.

Suharso menyebut, temuan itu terlihat pada saat ia mengecek melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna).

"Pengalaman ketika saya pertama masuk ke Bappenas saya melihat di Krisna, misalnya stunting pada waktu itu di Krisna, stunting lokasinya saya zoom terus-terus sampai akhirnnya programnya apa. Ternyata memperbaiki pagar puskesmas, itu terjadi pak," ucap Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI dikutip, Jumat (14/6/2024).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas suharso Monoarfa (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas suharso Monoarfa (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Tidak hanya itu, Suharso juga menemukan dimana anggaran yang seharusnya digunakan untuk program revolusi mental, tapi digunakan untuk membeli motor trail.

"Ini yang luar biasa, judulnya adalah mengenai revolusi mental saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya motor trail? untuk jalan-jalan gitu?," ucapnya.

Meski bisa melakukan penelusuran, Suharso mengaku tidak bisa memberikan sanksi karena keterbatasan kewenangan dari kementeriannya.

"Tapi kami tak kuasa Bapak, kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Jadi kami ngerti tapi enggak bisa bergerak, mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki, " jelasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar peran Kementerian PPN/Bappenas ke depan dapat diperkuat sehingga bisa meminimalisasi penyalahgunaan pemanfaatan dana dari program yang diajukan.

x|close