Thomas Djiwandono Bantah Soal Isu Gap Antara Presiden Jokowi dan Prabowo

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 24 Jun 2024, 12:38
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo, Thomas Djiwandono (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono) Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo, Thomas Djiwandono (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono memastikan tidak ada gap antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan yang akan datang mengenai program makan bergizi gratis.

Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (24/6/2024).

"Saya harus menggarisbawahi apa yang disampaikan bu Menkeu tadi tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto," ucap Tommy.

Tommy menjelaskan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi telah melakukan rapat koordinasi bersama pemerintahan Presiden Jokowi pada pekan lalu.

Menurutnya rapat koordinasi tersebut menunjukkan komunikasi dan sinkronisasi yang lancar mengenai program-program pemerintahan selanjutnya.

"Tadi angka Rp71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bendahara Negara itu menyebut program andalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan mendapatkan alokasi anggaran bertahap di mulai sebesar Rp71 triliun pada 2025.

"Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN tahun 2025," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Lanjut kata Sri Mulyani, angka Rp71 triliun itu sudah dalam range postur defisit APBN 2025 di kisaran 2,29% sampai 2,82%.

Ia menyampaikan, program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2024 mendatang.

x|close