Anggaran Makan Bergizi Gratis Dijatah Rp71 Triliun Pada 2025, Begini Respons Tim Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandodo buka suara soal anggaran makan bergizi gratis yang dianggarkan Rp71 triliun pada tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menyebut anggaran yang tetapkan merupakan kesepakatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan mendatang Prabowo Subianto.

"Angka Rp71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang," ucap Tommy di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Lanjut kata Tommy, pihaknya berkomitmen menjalankan program makan bergizi gratis secara bertahap. Tentunya dengan mengedepankan belanja yang berkualitas.

"Kuncinya bertahap, tapi juga tentu sesuai dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ucap Tommy.

Selian itu, ia juga menegaskan tidak mungkin menaikkan rasio utang hingga 50% untuk membiayai belanja program prioritas Prabowo-Gibran.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bendahara Negara itu menyebut program andalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan mendapatkan alokasi anggaran bertahap di mulai sebesar Rp71 triliun pada 2025.

"Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN tahun 2025," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Lanjut kata Sri Mulyani, angka Rp71 triliun itu sudah dalam range postur defisit APBN 2025 di kisaran 2,29% sampai 2,82%.

Ia menyampaikan, program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2024 mendatang.