Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita soal rumitnya mengenai proses birokrasi perizinan sebuah acara di Indonesia.

Kepala Negara itu sempat mengaku lemas saat mengetahui penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika perlu mengurus sebanyak 13 perizinan.

"Saya beri contoh MotoGP kita cek ke panita, ini efeknya luar biasa dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana dengan perizinan lemas saya ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ucapnya dalam Peluncuran Digitalisasii Perizinan Penyelenggaraan Event, Senin (24/6/2024).

Jokowi memerincikan, dalam penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika memerlukan perizinan, antara lain, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.

Kemudian penyelenggaraannya juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemas sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi,"jelas Jokowi.