Tinjau IKN, Erick Thohir Pede Pasokan Listrik Sampai Sinyal Aman Jelang Upacara HUT ke-79 RI

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Jun 2024, 20:27
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri BUMN Erick Thohir pastikan kesiapan listrik hingga sinyal di IKN Menteri BUMN Erick Thohir pastikan kesiapan listrik hingga sinyal di IKN

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau finalisasi berbagai fasilitas yang dibangun dan disiapkan BUMN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu (29/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, dia meninjau kesiapan perusahaan pelat merah dalam memasok kebutuhan energi baik listrik dan gas untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN.

Erick juga mengecek kesiagaan perusahaan BUMN dalam memenuhi beragam fasilitas penunjang utama untuk pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di IKN.

"Alhamdulillah, penugasan penting yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan berbagai fasilitas penting dan utama untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga saat sesuai jadwal," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/6/2024).

Erick menyebutkan dari Istana Presiden, rumah tapak jabatan menteri, hingga kantor kementerian koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas.

Ia juga menambahkan, kesiapan serupa juga diperuntukkan secara khusus untuk menyambut pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke 79 yang pertama kali di IKN.

"Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini bersama para Dirut dan Wadirut BUMN untuk memastikan semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu," jelas Erick.

Dalam peninjauan sehari penuh di IKN, rombongan Kementerian BUMN itu mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Training Center PSSI, Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan Istana Presiden berikut lapangan di depan Istana yang akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus.

"Kami ingin PLN, baik melalui PLTS ataupun gardu induknya mampu memasok listik, tak hanya untuk kebutuhan daya total untuk venue upacara HUT Kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman," ungkap Erick.

"Begitu pula jaringan telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab Telkom. Bagaimana kesiapan layanan dan infrastruktur sehingga acara HUT RI yang berlangsung di IKN dan Jakarta bisa berlangsung pararel, termasuk siaran langsung melalui TV Pool dan konsep acara yang interaktif komunikasi berjalan lancar," tambahnya.

Khusus untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI, PLN siap menggunakan PLTS di IKN untuk mensuplai listrik sebanyak 10 MW dari kapasitas sebesar 50 MW, Gas Insulated Substation (GIS) 150 KV dengan kapasitas 2x60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi.

Selain itu, PLN juga siap memenuhi untuk kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI sebesar 1,5 MW, PLN menjamin keandalan back up suplay berupa genset dan UPS.

Sementara itu, PT Telkom yang bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi telah menyiapkan jaringan Fixed Broadband (FBB) di 10 lokasi IKN dan Jakarta dengan total kapasitas backbone mencapai 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband (2G, 4G, 5G) yang dapat melayani 35 ribu pelanggan dengan kehandalan prima.

Dengan konsep acara HUT RI yang bersamaan antara IKN dan Jakarta, Telkom juga berkewajiban memastikan pelaksanaan TV Pool berlangsung mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala.

Sedangkan keberadaan BUMN Karya ditugaskan dalam kesediaan beragam fasilitas fisik untuk Istana Presiden yang sudah mencapai 77,9% dan Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri yang terdiri dari 36 unit.

Selain itu, BUMN Karya lainnya yaitu PT. Waskita Karya (Persero) Tbk juga bertanggung jawab dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden yang telah mencapai 91,12 persen.

Kemudian pembangunan gedung Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan (80,14%), serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (85,22%).

x|close