Ntvnews.id, Jakarta - PT Pertamina (Persero) siap melaksanakan arahan pemerintah mengenai pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal tersebut setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pembelian BBM bersubsidi mulai dibatasi pada 17 Agustus 2024.

"Pertamina akan mengikuti arahan pemerintah," ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Rabu (10/7/2024).

Fadjar mengungkapkan beberapa upaya yang sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat.

Diantaranya pertama Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

Kedua program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Menurutnya Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan, Terluar.

"Dan hasilnya, hingga saat ini 82% SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," jelasnya.

Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (NTVnews.id)

Seperti diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut dilakukan pemerintah supaya pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Sehigga pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak bisa sembarangan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut dalam akun instagram @luhut.pandjaitan.

Menko Luhut meyakini dengan pengetatan pembelian BBM subsidi pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain itu, Luhut juga menjelaskan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol yang dinilai mampu mengurangi kadar polusi udara.