Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti defisit APBN tahun 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Adapun Menko Luhut menyebutkan kondisi ini lantaran penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target karena penurunan penerimaan terutama disebabkan merosotnya sektor PPh badan dari perusahaan.

"Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam," ucap Menko Luhut dalam akun Instagramnya dikutip, Rabu (10/7/2024).

Lanjut kata Menko Luhut, pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan penerapan digitalisasi di semua sektor.

Ia pun mencontohkan Simbara, yaitu sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batubara, nikel, dan lain-lain.

Menurutnya dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara.

Selain itu, Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut dilakukan pemerintah supaya pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Sehigga pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak bisa sembarangan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut dalam akun instagram @luhut.pandjaitan.

Menko Luhut meyakini dengan pengetatan pembelian BBM subsidi pemerintah dapat menghemat APBN 2024.