Ntvnews.id, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan posisinya sebagai induk organisasi dunia usaha sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah program dan capaian maupun kepercayaan yang diberikan kepada Kadin Indonesia dalam periode pengurusan 2021-2026.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya merupakan satu-satunya organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Posisi ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Bulan Juli ini, tepat tiga tahun sejak saya mendapatkan mandat sebagai Ketua Umum untuk kepengurusan Kadin Indonesia periode 2021-2026. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melangkah maju dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Sebagai tolak ukur, sudah lebih dari 70% program kerja utama yang dirumuskan dalam Munas VIII tahun 2021 terselesaikan," ucap Arsjad, Senin (15/7/2024).

Baca juga: Marak Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas dan Pengusaha Sepakat Bentuk Satgas

Arsjad menambahkan, tingkat implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) juga terus meningkat setiap tahun.

"Hasil evaluasi tahun pertama menunjukkan bahwa program yang dirancang pada Rapimnas 2021 terpenuhi lebih dari 50%. Pada Rapimnas 2022, angkanya meningkat menjadi lebih dari 65%, dan hingga setengah tahun Rapimnas 2023, implementasinya sudah mencapai lebih dari 70%," ungkap Arsjad.

Adapun pada tahun 2024, Kadin Indonesia mengawali dengan menyelenggarakan "Dialog Capres Bersama Kadin" yang disiarkan secara langsung di televisi.

Melalui acara ini, para pasangan calon presiden bisa memaparkan visi misinya di bidang ekonomi yang akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Selama enam bulan pertama tahun ini, Kadin Indonesia juga banyak menjalankan inisiatif advokasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, antara lain beraudiensi dengan Menteri Perdagangan terkait rencana kebijakan bea masuk produk impor dan penanganan impor ilegal, serta bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas pelemahan nilai tukar rupiah.

Baca juga: Soal Produk Impor China Mau Dipajaki 200 Persen, Pengusaha Wanti-wanti Ini

Wakil Ketua Umum Koordinator Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Teknologi, Carmelita Hartoto, menyampaikan bahwa Kadin juga sedang menyiapkan whitepaper yang berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha, investor maupun akademisi sehubungan dengan isu-isu strategis yang menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia.

Kadin berharap whitepaper ini dapat memperkuat program pembangunan dan pemerintah mendatang 2024-2029.

"Kedepannya, Kadin Indonesia akan terus memperkuat posisi sebagai organisasi bisnis yang inklusif dan kolaboratif. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam semangat gotong royong dan kebersamaan guna mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang Tangguh, Sejahtera, Inklusif dan Berkelanjutan," tandas Carmelita.