Beda Dengan Luhut, Airlangga Bantah Pembelian BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Tidak ada pembatasan BBM," ungkap Menko Airlangga di Kantornya, Selasa (16/7/2024).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan skenario baru penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, skenario itu akan lebih dulu disampaikan terlebih dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita sedang mempersiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," ungkap Menko Airlangga.

Baca juga: Enggak Jadi 17 Agustus, Pembatasan BBM Subsidi Direncanakan Berlaku 1 September

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," ucap Jokowi.

Adapun wacana mengenai pengetatan penggunaan BBM bersubsidi sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi 17 Agustus, Ini Kata Jokowi

Menko Luhut mengungkapkan, pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut dilakukan pemerintah supaya pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Sehigga pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak bisa sembarangan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut dalam akun instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Menko Luhut meyakini dengan pengetatan pembelian BBM subsidi pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain itu, Luhut juga menjelaskan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol yang dinilai mampu mengurangi kadar polusi udara.