Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara mengenai rencana pembentukan wealth management consulting (WMC) atau family office di Indonesia.

Bendahara Negara itu mengatakan, pihaknya masih mempelajari desain rancangan family office dari negara-negara yang telah mengimplementasikan skema tersebut.

Pasalnya, ia menyebut terdapat negara yang berhasil membentuk family office dan ada juga yang gagal.

"Dari sisi desain, rancangan dari keberadaan family office itu akan seperti apa, kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," ucap Sri Mulyani usai launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024).

Baca juga: Menko Luhut Targetkan Aturan Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser

Mengenai insentif yang akan dikucurkan pemerintah, Sri Mulyani menyebut Indonesia telah memiliki banyak kerangka peraturan mengenai pemberian insentif.

Di antaranya ada tax holiday, tax allowance, dan insentif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga Kementerian Keuangan akan mengkaji kebijakan insentif dari berbagai pengalaman tersebut.

"Ini cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk memberikan insentif perpajakan. Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan mengenai family office," jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas mengenai pembahasan skema family office bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Luhut menyampaikan meskipun kita punya potensi untuk membentuk family office, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan family office.

Baca juga: Menko Luhut Lapor Ke Jokowi dan Prabowo Soal Family Office: Uang Bertaburan Pengin Masuk Indonesia

Lintas Kementerian/Lembaga perlu merumuskan beberapa hal untuk pengembangan ekosistem family office di tanah air.

Seperti perancangan sistem perpajakan dan regulasi yang mendukung untuk aset asing, stabilitas dan kondusifitas politik dan pemerintahan, penyedia jasa manajemen aset, serta lingkungan bisnis yang mendukung.