Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyambut baik keputusan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.  

Bahlil mengatakan, informasi tersebut diperoleh langsung dari Muhadjir Efendy sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

"Sudah ditelepon oleh pak Muhajir sebagai ketua tim yang ditunjuk dalam rapat Muhammadiyah untuk pengolahan tambang ini dan saya pikir ini barang bagus," ucap Bahlil di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Terkait lokasi tambang yang akan dikelola Muhammadiyah, Bahlil mengungkkapkan akan berada di luar PT Kaltim Prima Coal (KCP) yang akan dikelola oleh NU.

Baca juga: PP Muhammadiyah Terima Konsesi Tambang dari Pemerintah

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (28/7/2024).

"Muhammdiyah siap menerima (izin) pengelolan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ujarnya.

Baca juga: Kabarnya Terima Pengelolaan Tambang, Muhammadiyah Bakal Sampaikan Sikap Resmi Akhir Pekan Ini

Muhammadiyah, kata Haedar, menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lain memiliki problem sosial dan lingkungan.

Namun pihaknya telah mengkaji hingga dapat disimpulkan bahwa pertambangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak.