Kemendikbudristek: Kampus UIPM Tak Berizin, Gelar Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad Tak Diakui

Ntvnews.id, Jakarta - Raffi Ahmad baru-baru ini menjadi sorotan setelah menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), sebuah universitas di Thailand.

Namun, kabar tersebut menuai kontroversi di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa UIPM tidak memiliki izin operasional di Indonesia, sehingga gelar tersebut tidak diakui oleh pemerintah.

Baca Juga:

Survei: Ridwan Kamil-Suswono Unggul Usai Dapat Dukungan 'Anak Abah'

Stasiun Juanda Penuhi 'Lautan' Penumpang, Apa Penyebabnya?

"Tim Investigasi tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM. Hasil investigasi juga menunjukkan bahwa UIPM belum memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Dirjen Diktiristek, Abdul Haris. dalam keterangan resminya, Minggu (6/10).

Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menindaklanjuti temuan ini. Haris juga menyatakan bahwa tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran.

"Saat ini, tim tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran," katanya.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Instagram Raffi Ahmad)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta dan asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Perguruan tinggi asing juga harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 23 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga asing di Indonesia.

"Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui," ucapnya.

Kemendikbudristek mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan teliti dalam memilih perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun asing.

Masyarakat juga dapat memeriksa status dan izin operasional perguruan tinggi melalui laman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).