Kemenko PMK Optimis MBG Bisa Jadi Solusi Penurunan Stunting di Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat berperan penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia secara signifikan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Deputi III Kemenko PMK, Nunung Nuryantono, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta pada Senin.

Nunung menjelaskan bahwa selain diharapkan dapat mengurangi angka stunting yang ada, program MBG juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus stunting baru di masa mendatang.

“Yang tidak kalah pentingnya tidak hanya menurunkan, tetapi mencegah munculnya angka stunting baru. Karena kalau turun, kemudian muncul yang baru, belum bisa kita atasi bersama, tentu akan menjadi tambahan angka stunting yang jauh lebih besar,” kata Nunung, dilansir dari Antara, Senin 18 November 2024.

Baca Juga : Kemenag Tekankan Pentingnya Bimbingan Perkawinan untuk Ketahanan Keluarga hingga Cegah Stunting

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan inisiatif penurunan angka stunting yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nunung Nuryantono menekankan bahwa program MBG tidak hanya ditujukan untuk peserta didik, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang merupakan kelompok prioritas dalam program percepatan penurunan stunting. Dengan demikian, kedua program tersebut diharapkan dapat saling mendukung dan bersinergi.

Nunung menjelaskan bahwa Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan sinergi yang efektif antara program MBG dan upaya penurunan stunting.

Sejak Menko PMK dilantik pada Oktober lalu, koordinasi ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, yang sedikit berbeda dari Stranas sebelumnya yang lebih fokus pada percepatan penurunan stunting.

Stranas yang terbaru akan mencakup aspek pencegahan, yang sejalan dengan tujuan program MBG sebagai salah satu langkah pencegahan stunting.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi baru berupa revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang akan berakhir pada akhir tahun ini.

Stranas Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting diperkirakan akan selesai pada bulan ini, sementara revisi Perpres diperkirakan rampung pada awal Januari 2025, sejalan dengan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Terkait dengan perubahan tersebut, akan ada penyesuaian dalam struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), termasuk penambahan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari Tim Sekretariat Nasional PPS.

Nunung menyampaikan bahwa struktur TPPS yang baru harus dioptimalkan agar program MBG serta upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat berjalan seiring dan saling mendukung.

Setiap kementerian dan lembaga akan melakukan identifikasi serta pemetaan status stunting di berbagai daerah di Indonesia secara lebih intensif, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

“Kemenko PMK bersama K/L memetakan harus betul-betul bisa kita identifikasi secara jelas, sehingga cepat penanganannya. Misalnya, kenapa kok (ada daerah) belum intervensi? Karena, misalnya, daerah tidak punya dana untuk distribusi makanannya atau seperti apa, termasuk nanti program makan bergizi titik-titiknya itu juga harus mendekati hotspot untuk melakukan pencegahan stunting,” Ungkap Nunung.