Ntvnews.id, Dhaka - Amerika Serikat (AS) mengimbau semua pihak di Bangladesh untuk menahan diri menyusul kerusuhan berdarah yang terjadi di negara tersebut.
Dilansir dari Reuters, Selasa, 6 Agustus 2024, AS juga meminta agar semua pihak menghormati upaya militer yang sedang membentuk pemerintahan sementara, daripada mengambil tindakan lebih lanjut terhadap para demonstran.
"Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan lebih lanjut. Terlalu banyak nyawa yang hilang dalam beberapa minggu terakhir, dan kami mendesak ketenangan serta pengendalian diri dalam beberapa hari ke depan," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan.
Sebagai informasi, Perdana Menteri Bangladesh Hasina telah berupaya meredam gelombang protes nasional terhadap pemerintahnya sejak awal Juli 2024. Namun, ia telah meninggalkan negara itu setelah hampir 100 orang tewas pada Minggu kemarin.
Baca Juga: 98 Orang Tewas Akibat Bentrokan di Bangladesh, Pemerintah Minta Warga India Berhati-hati
Miller menyebut bahwa pihaknya telah mendapat informasi tentang tentara lokal yang menolak tekanan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa. Ia juga mendorong agar proses transisi segera dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Bangladesh.
"Jika benar bahwa tentara menolak perintah untuk menindak pengunjuk rasa yang sah, ini merupakan perkembangan yang positif," ujarnya.
"Kami menyambut baik pengumuman mengenai pembentukan pemerintahan sementara dan mendesak agar transisi dilakukan sesuai hukum Bangladesh," tambahnya.
Baca Juga: Kerusuhan Bangladesh, 563 WNI Selamat
Ketika ditanya apakah militer harus menentukan pemimpin selanjutnya, Miller menegaskan bahwa rakyat Bangladesh seharusnya yang memilih pemerintah mereka di masa depan.
"Amerika Serikat sangat prihatin dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia, korban jiwa, dan cedera yang terjadi selama akhir pekan dan beberapa minggu terakhir," kata Miller.
"Penting bagi kita untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas kematian-kematian ini," lanjutnya.