Kerusuhan Makin Mencekam, Uni Eropa Desak Bangladesh untuk Lakukan Hal Ini

Ntvnews.id, Dhaka - Uni Eropa (EU) mengimbau semua pihak di Bangladesh untuk menahan diri demi memastikan transisi yang damai menuju pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis, seperti yang disampaikan oleh kepala kebijakan luar negeri EU, Josep Borrell.

"Uni Eropa dengan seksama memantau perkembangan di Bangladesh. Penting untuk menjamin bahwa transisi menuju pemerintahan demokratis dilakukan secara teratur dan damai, dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip demokrasi," kata Borrell dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Sputnik, Rabu, 7 Agustus 2024.

Baca Juga: 1 WNI Meninggal Dunia Akibat Kebakaran Hotel di Bangladesh

Tokoh politik Spanyol ini mengungkapkan kesedihan Uni Eropa atas korban jiwa yang dilaporkan selama protes terbaru dan menyerukan agar segera dibebaskan mereka yang diyakini ditahan secara sewenang-wenang oleh Brussels.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan saudarinya dilaporkan telah meninggalkan kediaman resmi mereka di Dhaka untuk mencari tempat yang lebih aman setelah aksi protes berubah menjadi kekerasan.

Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meningkat bulan lalu setelah terjadi kekerasan di Universitas Dhaka.

Baca Juga: Ini Kronologi Kerusuhan Bangladesh yang Tewaskan Lebih 200 Orang

Para pengunjuk rasa menuntut dihapuskannya sistem kuota, yang mengalokasikan 30 persen posisi jabatan pemerintah untuk keluarga veteran perang 1971.

Mereka menuduh adanya diskriminasi dan keberpihakan terhadap pendukung Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.