Disebut Terlibat Penggulingan PM Bangladesh, Ini Respons AS

Ntvnews.id, Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan klarifikasi mengenai tuduhan keterlibatannya dalam penggulingan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

Dilansri dari skynews, Selasa, 13 Agustus 2024, Gedung Putih menyatakan bahwa AS tidak memiliki peran dalam penggulingan tersebut, yang baru-baru ini menyebabkan Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara itu.

Baca Juga: Sheikh Hasina Bakal Kembali ke Bangladesh Usai Pemilu Diumumkan

"Kami sama sekali tidak terlibat. Setiap laporan atau rumor yang menyebutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa ini sama sekali tidak benar," ujar juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 12 Agustus 2024, saat merespons pertanyaan terkait laporan yang menyebut keterlibatan AS.

Sebelumnya, surat kabar Economic Times di India melaporkan pada Minggu, 12 Agustus bahwa Hasina menuduh AS terlibat dalam penggulingannya dengan tujuan menguasai pulau Saint Martin di Teluk Benggala, Bangladesh.

Menurut surat kabar tersebut, Hasina menyampaikan tuduhan itu melalui seorang rekan dekatnya.

Namun, Putra Hasina, Sajeeb Wazed, membantah pernyataan tersebut melalui sebuah unggahan di media sosial X pada Minggu, menyatakan bahwa ibunya tidak pernah membuat tuduhan semacam itu.

Baca Juga: Jasad 1 WNI Korban Kerusuhan Bangladesh Dipulangkan Pekan Depan

Gedung Putih menegaskan kembali bahwa rakyat Bangladesh memiliki hak untuk menentukan masa depan pemerintah mereka sendiri, dan itulah sikap resmi pemerintah AS.

Saat ini, Bangladesh berada di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, yang dilantik pada Kamis lalu dengan tujuan menyelenggarakan pemilihan umum.

Negara tersebut telah mengalami demonstrasi dan kekerasan setelah protes mahasiswa bulan lalu terhadap kuota pekerjaan pemerintah, yang berkembang menjadi gerakan untuk menggulingkan Hasina.

Sebelumnya, Hasina memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari lalu, dalam pemilihan umum yang diboikot oleh oposisi dan dinilai oleh Departemen Luar Negeri AS tidak bebas dan adil.