Alumni Paskibraka 1992 Sumut Layangkan Protes Terkait Kebijakan Lepas Hijab

Ntvnews.id, Jakarta - Munculnya kebijakan pelepasan hijab bagi Muslimah yang bertugas jadi Paskibraka 2024 telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak.

Salah satu penolakan tersebut datang dari alumni Paskibraka Sumatera Utara 1992, sekaligus Anggota Majelis Pembina PPI Sumut, Teguh Santosa.

"Hari ini kaget luar biasa mendengar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dengan enteng mengisyaratkan penggunaan jilbab atau hijab bagi anggota Pasikbraka putri beragama Islam," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 15 Agustus 2024.

Baca Juga: 

Alumni Paskibraka Indonesia Protes ke BPIP soal Kebijakan Lebas Hijab

Begini Tanggapan MUI Soal Larangan Pakai Hijab untuk Paskibraka 2024

"Bertentangan dengan semangat menjaga keberagaman. Dan pelarangannya untuk melindungi kebihnnekaan," sambungnya.

Teguh Santosa menuturkan, jika dalam pernyataannya Yudian Wahyudi membawa-bawa nama Bung Karno. Menurutnya, pemahaman Yudian dituangkan dalam Keputusan Kepala BPIP 35/2024 tentang tatacara pakaian dan tampang Paskibraka.

Paskibraka 2023 (YouTube Sekretariat Presiden)

Kemudian, Yudian mengatakan jika BPIP tidak memaksa melepaskan hijab. Tapi, katanya, semua anggota Paskibraka saat mendaftarkan diri telah menandatangani pernyataan di atas materai Rp 10.000.

Hal tersebut tertulis yang berisi kesediaan mematuhi aturan termasuk aturan tentang tampang Paskibraka yang dikeluarkan Yudian.

"Presiden Joko Widodo mesti bertindak mengoreksi kebijakan Yudian yang keblinger ini," katanya.

"Polemik ini harus segera diselesaikan dengan baik. Jangan sampai mempengaruhi semangat adik-adik Paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera tanggal 17 Agustus nanti, baik yang di IKN maupun di provinsi dan kota/kabupaten. Yudian, sebaiknya mundur," pungkasnya.