4 Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang Minta Paskibraka Lepas Hijab, dari Cadar hingga Agama

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, kembali menjadi sorotan setelah Paskibraka Nasional 2024 perempuan beragama Islam yang awalnya mengenakan jilbab, diminta untuk melepasnya saat prosesi pengukuhan pada Selasa, 13 Agustus 2024.

BPIP menghadapi gelombang kritik dari organisasi keagamaan Islam dan warganet karena kontroversi ini. Yudian mengakui ada aturan yang mewajibkan anggota Paskibraka untuk melepas jilbab selama prosesi pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian.

Ini bukan pertama kalinya BPIP di bawah pimpinan Yudian mendapat kritik tajam dari publik karena kebijakan atau pernyataannya. Yudian, yang pernah menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dikenal sebagai figur yang kontroversial. Berikut ulasannya. 

Larangan Pakai Cadar di Kampus

Ilustrasi Wanita Pakai Cadar (Pixabay)

Saat menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yudian sempat menerbitkan kebijakan yang melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi di kampus pada tahun 2018. Kebijakan ini tercantum dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan pada Februari 2018.

Kebijakan ini memicu protes dari banyak pihak. Yudian menjelaskan bahwa kampus UIN telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi bercadar yang akan dibina melalui tujuh tahapan. Setelah menerima banyak protes dan kritik, kampus akhirnya mencabut larangan penggunaan cadar pada 10 Maret 2018.

Lomba 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'

Kepala BPIP Yudian Wahyudi. ANTARA/HO-BPIP (ANTARA/HO-BPIP)

Di bawah kepemimpinan Yudian, BPIP pernah mengadakan lomba penulisan artikel dengan dua tema, yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' pada Agustus 2021.

BPIP menyelenggarakan lomba ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih sesuai dengan konteks Hari Santri. BPIP melihat pentingnya menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam menumbuhkan cinta tanah air.

"Sekarang ini dalam rangka bulan santri, maka bulan santri tema-temanya disesuaikan dengan tema-tema Hari Santri. Ini juga kan bikin lomba yang sama untuk hari besar keagamaan. Bersifat universal," kata Benny pada Jumat, 13 Agustus 2024. 

Lomba ini pun menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Kritik keras datang dari ulama Sumatera Barat, Anwar Abbas, yang bahkan menyarankan agar BPIP dibubarkan. Ia menilai lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Pernyataan 'Agama Musuh Besar Pancasila'

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Dok.Antara)

Pada Februari 2020, Yudian Wahyudi pernah menyampaikan pernyataan yang memperlihatkan ketegangan antara agama dan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia menyatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian.

Pernyataan ini langsung menuai kritik dari masyarakat. Ucapan tersebut memicu perbincangan di Twitter, di mana netizen membahas Pancasila dan mempopulerkan tagar #BubarkanBPIP. Selain itu, berbagai organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, serta beberapa politikus juga mengkritik pernyataan tersebut.

Politikus PKS, Hidayat Nur Wahid, menyebut pernyataan Ketua BPIP ini sebagai radikal dan historis, karena bahkan Bung Karno dan Presiden Suharto tidak menjadikan agama sebagai musuh Pancasila.

Penggunaan TikTok untuk sosialisasi Pancasila

Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D di Istana Merdeka-Jakarta. ( ANTARA/HO-Humas Setkab-Seno/pri. ANTARA/HO-Humas Setkab-Seno)

Yudian juga pernah berencana menggunakan berbagai platform media sosial (medsos) untuk menyosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, termasuk di antaranya Youtube, Blog, hingga TikTok pada awal 2020.

"Alatnya itu maksud saya ada Youtube, ada Blogger, ada pokoknya medsos yang sekarang digital lah. Digital mode ini kita pakai, sehingga nanti akan ada, ya termasuk Tiktok segala macam itu," kata Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Februari.

Rencana ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Yudian menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan BPIP lebih fokus kepada generasi milenial.