3 Tahun Taliban Kuasai Pemerintahan Afghanistan

Ntvnews.id, Kabul - Taliban merayakan peringatan tiga tahun keberhasilannya menguasai Afghanistan setelah menggulingkan pemerintahan yang sah pada tahun 2021.

Dilansir dari Al Jazeera, Jumat, 16 Agustus 2024, perayaan tersebut diwarnai dengan parade militer, di mana mereka memberi penghormatan dengan menggunakan bom rakitan, pesawat tempur, dan pasukan keamanan.

Dalam parade itu, terlihat Angkatan Bersenjata Taliban mengarak tank-tank era Uni Soviet dan artileri melalui Bagram, yang merupakan bekas pangkalan udara Amerika Serikat.

Baca Juga: Ketua DMI Jusuf Kalla Lakukan Kunjungan ke Afghanistan, Bahas Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Pangkalan udara Bagram sebelumnya menjadi pusat operasi AS dalam memerangi Taliban selama dua dekade.
Perdana Menteri Taliban, Mohammad Hassan Akhund, memuji kemenangan kelompoknya yang berhasil mengusir pasukan AS dari Afghanistan.

"Tanggung jawab kami adalah menegakkan pemerintahan Islam, melindungi harta benda, kehidupan rakyat, dan menjaga martabat bangsa kita," ujar Akhund dalam pernyataan yang dibacakan oleh stafnya saat parade berlangsung.

Baca Juga: Afghanistan Diterjang Banjir Bandang, 300 Orang Lebih Tewas

Taliban merebut Istana Presiden di Kabul pada 15 Agustus 2021, yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan yang didukung AS dan pelarian Presiden Hamid Karzai ke luar negeri.
Namun, peringatan ini menjadi kenangan pahit, bahkan menyakitkan, bagi perempuan Afghanistan.

"Tiga tahun telah berlalu sejak impian perempuan terkubur," kata Madina, seorang mantan mahasiswi di Kabul.

"Sungguh menyakitkan bahwa setiap tahun perayaan ini mengingatkan kita akan usaha, kenangan, dan harapan yang pernah kita miliki untuk masa depan."

Setelah mengambil alih Afghanistan, Taliban sempat berjanji untuk meningkatkan keamanan, menjaga hak asasi manusia, dan melonggarkan aturan terhadap perempuan. Namun, semua itu ternyata hanya janji kosong.

Taliban melarang perempuan untuk bersekolah, melarang mereka naik pesawat tanpa pendamping pria, dan melarang pegawai negeri sipil (PNS) mencukur jenggot mereka.