Menkominfo Dukung Usulan Pembentukan Angkatan Siber

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan dukungannya terhadap usulan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengenai pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI.

"Itu harapan banyak pihak juga bahwa banyak negara sudah menjadikan angkatan siber sebagai angkatan keempat, bukan hanya Indonesia," ujarnya, dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Jokowi Paparkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Ekonomi Bawah dalam Sidang Tahunan MPR 2024

Anies Baswedan Sebut NIK 2 Anaknya Dicatut Buat Dukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana

Menkominfo memberikan contoh Singapura sebagai salah satu negara yang telah memiliki angkatan siber, menegaskan bahwa hal ini relevan dengan tren global dalam modernisasi militer.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 bahwa Indonesia perlu mempersiapkan pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi tiga matra TNI yang ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," ujar Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024

Bamsoet menjelaskan bahwa dunia kini memasuki era operasi militer berbasis internet, yang dikenal dengan istilah internet of military things (IoMT) atau internet of battlefield things (IoBT). Operasi militer ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan kecepatan, ketepatan, dan akurasi yang tinggi.

Menurut Bamsoet, ketahanan keamanan siber Indonesia harus diperkuat mengingat posisi geopolitik negara yang strategis, berhadapan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA), serta berhadapan dengan kekuatan global seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Selain itu, kasus peretasan data nasional menunjukkan pentingnya memiliki lembaga pemerintah yang fokus pada keamanan siber dan regulasi yang memadai.