Anak Buah Di-Reshuffle Jokowi, Ini Reaksi Megawati

Ntvnews.id, Jakarta - Menkumham yang juga kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly terkena reshuffle. Ia digantikan politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Yasonna mengaku telah melapor ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, terkait nasibnya itu.

"Saya kan menyampaikan beberapa waktu lalu, saya sampaikan, 'Bu beredar kabar ini', 'Ya udah nggak papa, kan lazim, sesuatu yang lazim'," ujar Yasonna menirukan ucapan Megawati, kepada wartawan di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin 19, Agustus 2024. 

Menurut Yasonna, Megawati memahami soal reshuffle menteri kabinet. Lebih dari itu, kata dia, Megawati hanya menanyakan mengenai perkembangan pekerjaannya di Kemenkumham.

"Kan beliau itu pernah Presiden, pernah tahu bagaimana hak prerogatif seorang presiden, dalam siapa yang membantunya nggak usah dispekulasilah, tanya perkembangannya. Tinggal sedikit lagi," papar Yasonna.

Sementara, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghormati keputusan Jokowi yang mengganti Yasonna.

"Kita menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," ujar Said, Senin (19/8/2024).

Said menegaskan, kader-kader PDIP yang menjabat menteri telah diserahkan untuk berkontribusi di pemerintahan. Sehingga, pihaknya menyerahkan kepada Jokowi apabila ingin melakukan reshuffle menteri.

"Kedua, semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu," papar Said.

"Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," sambungnya.