Ada Ratusan Orang Ngaku KTP-nya Dicatut buat Dukung Dharma-Kun

Ntvnews.id, Jakarta - Ada ratusan laporan warga yang mengaku KTP-nya dicatut guna mendukung bakal calon kepala daerah jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. Laporan dibuat ke KPU Provinsi DKI Jakarta.

Total ada 167 laporan yang dibuat warga. Pencatutan ini terungkap dalam rapat pleno penetapan pasangan calon perseorangan.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, rapat pleno ini juga sekaligus membahas surat perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai adanya laporan warga yang KTP-nya dicatut. Rapat juga dihadiri Dharma-Kun.

Baca juga: Dharma-Kun Hadiri Pleno Penetapan Calon Independen di KPU DKI

"Kami sudah menerima surat saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta tertanggal 17 Agustus. Di mana ada 167 data pendukung yang memberikan tanggapan masyarakat melalui Bawaslu DKI Jakarta," ujar Dody di kantor KPU DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Bakal Calon Gubernur DKI dari unsur independen, Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun yang juga mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat di Podcast Dari Pulomas (DPO) di Redaksi ntvnews.id, Jakarta Timur. (Foto: Youtube ntvnews.id)

Dody menjelaskan, surat perbaikan ini langsung ditanggapi oleh KPU DKI Jakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengecekan data.

"Untuk itu, merespons dari Bawaslu DKI Jakarta, kami sudah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, kemudian pengecekan data-data di dalam aplikasi kami, di Silon dan kami menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan ya," kata Dody.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta mengusut dugaan pencatutan KTP untuk memenuhi syarat sebagai pasangan calon kepala daerah independen dari Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Bawaslu DKI tengah melakukan analisis terhadap KTP yang diduga dicatut tersebut.

Bawaslu DKI akan menindak tegas pihak yang terlibat jika ditemukan adanya pelanggaran. Ia lantas mengajak masyarakat untuk berani melapor melalui posko pengaduan di berbagai level wilayah.