Pengamat: Pergantian Menkumham untuk Muluskan Golkar

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet di ujung periode. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri dan 3 kepala lembaga dilantik Senin (20/8) kemarin.

Salah satu menteri yang diganti yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Agtas. Pergantian Menkumham ini disinyalir untuk memuluskan pergantian ketua umum Partai Golkar.  

"Tentu kita bisa lihat digantinya Yasonna dari kursi Menkumham sebagai langkah mengamankan hasil Munas Golkar ke depan, yang segera digelar pasca mundurnya Airlangga," ujar Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo, Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024. 

Baca Juga: Dharma-Kun Lolos Calon Independen Pilkada DKI

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo (Dok.Istimewa)

Dalam konteks ini, pergantian Yasona dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa Munas Golkar dapat dengan cepat disahkan, mengingat pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada 27 Agustus 2024 memerlukan tanda tangan ketua umum partai, bukan ketua umum sementara seperti Agus Gumiwang.

"Masyarakat melihat penggantian Yasona tentu sangat strategis agar hasil Munas Golkar bisa dengan cepat disahkan, apalagi pendaftaran calon kepala daerah 27 Agustus sudah dekat, pendaftaran ini harus dengan tanda tangan ketum parpol, tidak bisa dilakukan oleh ketum sementara yang saat ini dijabat oleh Agus Gumiwang," jelas Ibnu.

Arifin Tasrif yang digantikan juga bisa dipandang dari sudut pandang politik yang lebih luas. Kedekatannya dengan Megawati dan PDIP mungkin menjadi salah satu alasan mengapa posisinya diubah. Pergantian kabinet ini mencerminkan betapa besar pengaruh politik yang ada di balik keputusan-keputusan tersebut.

"Lalu penggantian Arifin Tasrif, bisa dimaknai karena kedekatannya dengan Megawati, tentu ini bukan lagi rahasia umum." tambahnya.

Salah satu pertanyaan besar menurutnya adalah apakah perubahan kabinet ini juga menjadi bagian dari transisi menuju pemerintahan Prabowo, mengingat pemilihan presiden yang akan datang.

"Yang menarik, apakah pergantian kabinet ini juga menjadi bagian dari transisi dari kabinet Jokowi ke kabinet Prabowo? Tentu pak prabowo nanti yang bisa menjawabnya, mungkin tidak sekarang, misteri ini akan dijawab beliau pasca pelantikan 20 oktober nanti." katanya.

Baca Juga: Golkar Gelar Rapimnas dan Munas Hari ini, Bahlil Jadi Calon Ketum Tunggal

Ia juga menambahkan Jika Bahlil terpilih sebagai ketua umum Golkar dan tetap menjabat sebagai Menteri ESDM, ini akan menciptakan dinamika baru. Bahlil, yang memiliki sejarah memberikan hak tambang kepada ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, memegang posisi strategis yang tidak bisa diabaikan.

"Tentu ini menarik, Bahlil sebagai menteri ESDM sekaligus menjadi ketum Golkar (bila terpilih) dan punya histori sebagai orang yang memberikan hak tambang ke dua ormas besar NU dan Muhammadiyah, tentu ini modal politik yang sangat besar dimiliki Bahlil sebagai orang kepercayaan Jokowi. Bagaimana prabowo melihat ini? Kita tunggu saja." ujarnya.