Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada yang berkaitan dengan partai politik tanpa kursi di DPRD tetap dapat mengusung calon gubernur, serta perubahan terkait ambang batas pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur. PDIP menyambut baik putusan MK ini.

"Hari ini ada beberapa putusan yang patut kita syukuri, yang pertama tadi ambang batas persentase untuk pencalonan dari parpol menjadi turun jadi 7,5%, yang kedua adalah ambang batas usia untuk mencalonkan diri adalah 30 tahun ketika penetapan sebagai calon oleh KPU," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim kepada Media, Selasa, 20 Agustus 2024. 

"2 putusan ini adalah kemenangan bagi demokrasi dan kita lihat nanti gimana sikap partai, tentunya DPP akan menggelar rapat, dan kita tunggu saja putusannya khususnya terkait dengan beberapa pilkada di seluruh Indonesia, bukan hanya Pilkada Jakarta," ucapnya.

Baca Juga: Putusan MK Soal UU Pilkada, PDIP Bisa Usung Cagub Sendiri di Pilkada DKI

Chico menganggap putusan MK ini sebagai kemenangan bagi demokrasi. Dia juga menyatakan bahwa DPP PDIP akan mengadakan rapat untuk membahas putusan MK tersebut.

Putusan MK

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait UU Pilkada. MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu tetap bisa mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.

Putusan ini, terkait perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh kedua partai tersebut, diumumkan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/8). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dianggap inkonstitusional.