Soal Desus Jokowi Bakal Jadi Ketua Dewa Pembina Golkar, Ini Respons PDIP

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Silakan saja (Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar)," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, dilansir dari Antara, Rabu, 21 Agustus 2024.

Ia memilih untuk tidak membahas hal tersebut lebih lanjut, dan menegaskan bahwa peluang Jokowi untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Urusan rumah tangga Golkar. PDIP, (ya) PDIP," ujarnya.

Baca Juga: Soal PHK Massal Tekstil Terus Meningkat, Asosiasi Minta Jokowi Turun Tangan

Komarudin juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Sudah ada di sana, tidak usah tanya status-status lagi. Orang sudah jelas-jelas sudah bergabung ke sana," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Munas, Adies Kadir, mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki peluang untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Posisi dewan pembina ini akan diusulkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar oleh forum munas dan ketua umum terpilih.

Baca Juga: Ini 5 Menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju yang Dipimpin Jokowi, Siapa Saja?

Ia menjelaskan bahwa ketua dewan pembina, termasuk ketua dewan pakar, dewan penasihat, dewan etik, dan dewan kehormatan, tidak harus berasal dari kader partai, meskipun biasanya posisi tersebut diisi oleh kader senior.

"Kalau dewan pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu, memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak itu, tidak ada," ungkap Adies di Balai Sidang Jakarta (JCC), Selasa, 20 Agustus 2024.

Namun, Adies juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada usulan nama Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Ia menegaskan bahwa hal ini akan dibahas dalam munas.

"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sampai saat ini di arena Rapimnas dan memasuki Munas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar, belum ada sampai detik ini belum ada kedengaran," pungkasnya.