Peringatan Darurat Garuda Biru Menggema di Medsos, Ternyata Panggilan Buat Ini
Peringatan Darurat untuk Rakyat Indonesia (Instagram)
Selasa (20/8), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dua putusan krusial yang terkait dengan tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Adapun 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.
Baca Juga: Geger Muncul Peringatan Anomali Indonesia di TV, Apa Artinya?
Keputusan Baleg DPR
Adapun putusan ini dibuat oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang menggelar rapat panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.
Dalam rapat, Panja membahas usulan perubahan substansi pasal 40 UU Pilkada setelah putusan MK. Berikut draf yang ditampilkan dan dibacakan dalam rapat dan kemudian disetujui:
NEWS TERKAIT
Golkar Sebut Peta Politik Jakarta Bisa Saja Berubah Usai Putusan MK
Dengar Kabar DPR Revisi UU Pilkada, Ini Respons PDIP
Wakil Ketua Baleg DPR: RUU Pilkada Diusulkan Sejak 23 Oktober 2023
Interupsi PDIP Diabaikan dalam Rapat Baleg Soal Revisi UU Pilkada
Baleg DPR Sebut Revisi UU Pilkada Tak Melenceng dari Putusan MK
DPR Sepakat Syarat Baru Batas Ambang Bisa Buat Partai Nonparlemen Saja
