Taliban Berlakukan Aturan Hal Terduga Ini untuk PBB

Ntvnews.id, Jakarta - Taliban, penguasa de facto Afghanistan, telah melarang Richard Bennett, Utusan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk masuk ke negara tersebut. Taliban menyatakan bahwa Bennett dilarang masuk karena dianggap ditunjuk untuk menyebarkan propaganda di Afghanistan, dan menurut mereka, ucapannya tidak bisa dipercaya.

Dilansir dari Anadolu, Jumat, 23 Agustus 2024, Bennett mengecam larangan tersebut dan menyebutnya sebagai "kemunduran." Ia menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha untuk berkomunikasi secara transparan dengan otoritas Taliban dan meminta mereka untuk mencabut keputusan tersebut. Bennett juga menyatakan tekadnya untuk terus mendokumentasikan situasi HAM di Afghanistan meskipun ada larangan ini.

"Keputusan Taliban untuk melarang saya masuk ke Afghanistan adalah langkah mundur dan memberikan sinyal yang mengkhawatirkan tentang komitmen mereka terhadap keterlibatan dengan PBB dan komunitas internasional dalam hal HAM," kata Bennett dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Petinggi HAM PBB Minta Bangladesh Ungkap Rincian Kekerasan dalam Demonstrasi

Taliban dituduh melakukan 'apartheid gender' Sejak kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban, yang menganut interpretasi ultrakonservatif terhadap hukum Islam, telah menghapus hak-hak kesetaraan gender. Perempuan di Afghanistan dilarang terlihat di tempat umum dan diasingkan dari kehidupan masyarakat. Mereka juga menghadapi pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah membuat komunitas internasional tidak mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan. Misalnya, aset-aset bank sentral Afghanistan telah dibekukan sejak Taliban kembali berkuasa, dan banyak pemimpin Taliban dilarang bepergian ke luar negeri.

Pada Juni lalu, para pejabat tinggi PBB dan perwakilan dari 25 negara lainnya bertemu dengan pemimpin Taliban di Qatar dalam upaya mendekati kelompok tersebut. Namun, pertemuan itu dikritik karena perempuan Afghanistan dan perwakilan sipil dilarang hadir atas permintaan Taliban.