Ntvnews.id, Jakarta - Berita yang beredar di media sosial menunjukkan adanya unggahan surat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat penting ini ditujukan kepada pimpinan serta anggota Komisi II DPR  untuk meminta kehadiran mereka sebagai narasumber. 

Surat yang diterbitkan pada 22 Agustus 2024 ini mencantumkan agenda konsinyering dengan Komisi II DPR yang mencakup pembahasan mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 dan empat rancangan Peraturan KPU (PKPU). 

Putusan MA tersebut terkait dengan ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah yang ditetapkan pada saat pelantikan. Dalam surat undangan tersebut tertulis dengan jelas undangan untuk Komisi II DPR menjadi narasumber. 

Surat Undangan KPU ke DPR Bahas Putusan MA (Dok. Ist)

“Mohon kesediaannya untuk hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan konsinyering dimaksud yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal Sabtu s.d. Senin, 24 s.d. 26 Agustus 2024,” seperti yang diterima oleh redaksi NTVNews. 

Agenda tersebut juga mencakup empat rancangan PKPU, termasuk tentang perlengkapan pemungutan suara Pilkada, kampanye Pilkada, dana kampanye peserta Pilkada, dan perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengenai pencalonan.

Komisioner KPU membantah bahwa agenda konsinyering tersebut membahas putusan MA mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah. Mereka menyebutkan bahwa ada kesalahan penulisan surat undangan tersebut. Surat telah direvisi, dan agenda pembahasan putusan MA diubah menjadi pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).