DPR Kritik Realisasi Anggran Pendidikan yang Masih di Bawah 20 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie OFP, mengkritik rendahnya realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Ia menekankan bahwa konstitusi telah mengamanatkan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan. Dolfie juga mempertanyakan mengapa ada Rp111 triliun yang belum terealisasi.

"Nilai 4 persen yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi," kata Dolfie dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Antara, Selasa, 27 Agustus 2024.

Baca Juga: 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Resmi Dilantik Hari ini

Selain itu, dia berpendapat bahwa 4 persen anggaran yang tidak terserap seharusnya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah biaya kuliah bagi mahasiswa yang kurang beruntung di beberapa perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16 persen telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," katanya.

Baca Juga: Rapat Perdana DPR dengan Bahlil Sebagai Menteri ESDM Baru

Di sisi lain, Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam menyatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Oleh karena itu, dia meminta agar ke depannya penyerapan anggaran di sektor pendidikan dapat ditingkatkan.

"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20 persen, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," kata Ecky.