KPK Turun Tangan soal Jet Pribadi Kaesang-Erina Hasil Gratifikasi Atau Bukan

Ntvnews.id, Jakarta - Kaesang Pangarep dan Erina Gudono jadi sorotan terkait jet pribadi yang keduanya gunakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan melakukan pengecekan terhadap asal-usul pesawat itu. 

"Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pimpinan (KPK) sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Ramai Belanjaan Kaesang-Erina Diduga Tak Diperiksa Saat Turun Dari Jet Pribadi, Ini Reaksi Bea Cukai

Alex menegaskan, hal-hal yang menjadi perhatian publik akan ditindaklanjuti KPK. KPK akan memastikan darimana fasilitas jet pribadi yang didapat Kaesang dan Erina, serta apakah jet pribadi itu hasil gratifikasi atau bukan.

"Itu menjadi perhatian publik menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif klarifikasi... toh nggak masalah juga KPK yang kemudian bisa menjelaskan. tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, Ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya harus clear," tutur dia.

Soal status Kaesang yang bukan merupakan penyelenggara negara, menurut Alex secara umum tetap bisa diklarifikasi. Sekali lagi, kata dia, agar semua menjadi jelas sehingga masyarakat tak bertanya-tanya. 

Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono. (Tangkapan layar X)

"Secara umum bisa. ya kalau nggak bisa ya kayak saya saya suruh saja anak saya untuk kamu terima saja semua itu. selesai sudah. bukan saya yang melakukan itu anak saya tapi ya itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau... masyarakat pengin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya, apakah membayar sendiri? Ataukah free? Kan begitu Kalau membayar sendiri kan selesai, nggak ada persoalan. saya bayar sendiri, Pak, ya sudah. Kan itu, itu yang perlu dijelaskan juga oleh yang bersangkutan," papar Alex.

"Kalau menurut saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian men-declare, saya bayar. Ini loh transformasi, bukti bayar. Ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas itu. Ya intinya itu supaya masyarakat juga nggak bertanya tanya terus," sambungnya.