HUT ke-79 DPR RI, Puan Sebut Parlemen Terbuka dengan Hal Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa mereka selalu siap menerima masukan, termasuk kritik dari masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Puan juga mengingatkan hal ini kepada seluruh anggota dewan, dengan menyatakan bahwa DPR kini semakin diharapkan untuk bertindak cepat dalam menanggapi urusan rakyat.

“DPR RI selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat,” ujar Puan.

Baca Juga: Ditangkap Saat Demo di DPR, Iqbal Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan: Saya Diminta Buka Celana

Ketua DPP PDI-P ini menyatakan bahwa penilaian terhadap hasil kerja DPR sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ia mengakui bahwa meskipun ada anggota DPR yang merasa telah bekerja keras, bahkan tidak pulang ke rumah, penilaian akhir tetap berada pada masyarakat.

"Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai, apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?” ucap Puan.

Selama masa sidang 2023-2024, Puan melanjutkan, DPR telah menjalankan fungsi pengawasan pada berbagai hal, seperti persiapan untuk Pemilu 2024, persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 2024, penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan pokok, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tutur Puan.

Baca Juga: FPT Calon Hakim Agung oleh DPR Ditunda, 2 Calon Terindikasi Ini

Selain itu, dalam hal fungsi pengawasan, DPR juga fokus pada beberapa isu, termasuk percepatan penurunan stunting, penanganan masalah pinjaman online ilegal dan judi online, serta peretasan pusat data nasional dan keamanan siber.

Mereka juga memantau masalah mafia pertanahan dan dampak tekanan ekonomi global terhadap kondisi moneter dan fiskal.

Puan menambahkan bahwa DPR RI telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap pemilihan pimpinan lembaga negara, calon duta besar, keanggotaan badan dan lembaga, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).

Selain itu, selama masa sidang 2023-2024, DPR juga telah menetapkan mitra kerja baru untuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Otoritas Ibu Kota Nusantara sebagai mitra kerja Komisi II dan Badan Karantina Nasional sebagai mitra kerja Komisi IV.