Soal Rencana Subsidi KRL Berbasik NIK, Ini Tanggapan Jokowi

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai wacana penetapan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), Jokowi mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui masalah tersebut.

"Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu," ujarnya Setelah menghadiri peresmian Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Ibu dan Anak di Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024

Ketika ditanya apakah isu ini akan dibahas lebih lanjut, Jokowi memberikan jawaban yang bersifat normatif.

Baca Juga: KRL Mania Tolak Rencana Subsidi Tiket Berbasis NIK Pada Tahun Depan, Ini Alasannya

"Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa," sambungnya.

Diketahui, wacana tersebut terdapat dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, yang menyebutkan bahwa subsidi PSO (Public Service Obligation) untuk tahun 2025 direncanakan sebesar Rp7,96 triliun.

Secara lebih rinci, anggaran subsidi PSO tahun 2025 yang dialokasikan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar Rp4,79 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan kereta api kelas ekonomi, termasuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Baca Juga: Wanita Tewas Mengenaskan Tertabrak KRL, Suami Histeris Menangis

Menariknya, terdapat usulan untuk menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pengguna KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, tidak semua masyarakat akan dapat menikmati tarif KRL yang murah seperti saat ini.

Dokumen tersebut mengungkapkan, "Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,"

Sebagai informasi tambahan, tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak 2016, dengan skema tarif sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan tambahan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.