KPK Sebut Kaesang Tak Ada Kewajiban Hukum Laporkan Gratifikasi

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memberikan ungkapan terkait Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Kata dia, Kaesang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Lanjurnya, pertimbangan penerimaan gratifikasi sifatnya pelaporan dari penyelenggara negara seperti bupati dan gubernur.

Namun jika Kaesang adalah penyelenggara negara menerima gratifikasi, maka bersangkutan wajib melaporkannya ke KPK untuk diperiksa.

Baca Juga: 

Mahfud Dukung KPK Selidiki Jet Pribadi Kaesang

"Yang Anda tanyakan tadi yang bersangkutan (Kaesang) bukan penyelenggara negara sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan," ujar Ghufron seperti diktuip dari Antara.

Kemudian ia menuturkan kalau KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi menerima fasilitas jet pribadi yang melibatkan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo tersebut.

Nurul Ghufron (Antara/Devi Nindy)

"Jadi, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang lain, itu sekali lagi dalam prosedur KPK, di Undang-Undang KPK, sifatnya KPK itu pasif," ujarnya.

Jika pada akhirnya memang terbukti gratifikasi di beberapa tahun mendatang, pihak tersebut sudah bebas dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Di sisi lain, ketika kembali ditanya mengenai penggunaan jet pribadi oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, kata Ghufron bahwa KPK bersifat pasif dan menerima laporan dari penyelenggaraan negara.

"Misalnya, Anda bupati, Anda wali kota, itu Anda yang laporan kepada kami. Kami yang periksa, bukan kami yang mendatangi, ini gratif," kata Nurul Ghufron.