Jelang Pilkada, Rano Karno Bertemu Ketua FBR

Ntvnews.id, Jakarta - Bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno atau Bang Doel bertemu dengan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024).

Menurut Rano pertemuan itu sangat berarti dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Sebab untuk meraih suara yang fantastis diperlukan strategi turun gunung alias silaturahmi.

Baca Juga:

Timnas Indonesia Bikin Gaduh Sepak Bola Arab Saudi: Roberto Mancini Terancam Dipecat!

Rano Karno Ajak Para Relawan Kerja Militan di Pilkada Jakarta

"Jadi singkat kata hari ini saya bersilaturahmi, Mas Pramono ke tempat lain saya ke sini, terpaksa bagi tugas karena Jakarta ini boleh dibilang luas, yang paling problem bagi kita waktunya mepet," kata Rano.

Bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno bertemu dengan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024). (Dok.Istimewa)

Lebih lanjut Bang Doel telah menyampaikan ke KH Lutfi bahwa Pilkada Jakarta sudah didepan mata. Sehingga pihaknya perlu mendapat masukkan terkait permasalahan yang dialami warga Jakarta.

"Kyai saya minta maaf nih tentu enggak mungkin tiap kampung kita datangi, karena terpaksa kita bagi tempat dalam arti kata kalau strategi perangnye, kalau kampungnya udah menang kite, kite engga usah dateng," ujarnya.

Bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno bertemu dengan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024). (Dok.Istimewa)

"Kita datang ke kampung yang kira-kira kita kalah nah itu supaya kita mau menang, bagaimana caranya nah itulah makanya itu strategi pendekar," ucapnya menambahkan.

Di tempat yang sama KH Lutfi mengapresiasi kehadiran Bang Doel sebagai bentuk silaturahmi, sekaligus mendengarkan aspirasi. Apalagi ke depan status Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota.

"Ya sebagai orang betawi dia membawa aspirasi masyarakat betawi karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang betawi dikesampingkan," jelasnya.

"Tapi saya berharap setelah bukan lagi Ibu Kota hak-hak orang betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Terutama mendorong segera adanya Perda Lembaga Adat dan Pemajuan Kebudayaan Betawi," pungkasnya.