Luhut: Tak Ada Kepentingan Pemerintah Lemahkan KPK

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan turut memantau proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

Luhut pun membantah isu adanya upaya pemerintah dalam melemahkan KPK, menurutnya tidak ada kepentingan pemerintah untuk melakukan hal itu.

"kita tidak perlu mengatakan diperlemah-perlemah. Pemerintah tidak ada kepentingan untuk memperlemah itu semua," ucap Luhut dalam akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan dikutip, Jumat (13/9/2024).

Luhut mengungkapkan, pemerintah justru ingin memperkuat KPK dalam memberantas korupsi sehingga ia meminta agar tidak membuat isu yang tidak benar.

Baca juga: Luhut Pede Dampak Perubahan Iklim Bisa Teratasi

"Justru pemerintah mau memperkuat, tetapi jangan mempermalukan bangsa kita sendiri dengan menepuk air di dulang yang memercik muka kita semua. Kita harus sama-sama sepakat untuk membangun sesuatu yang baik buat negeri kita ini," jelas Luhut.

Untuk itu, ia berharap ke depan KPK diisi oleh yang kredibel dengan penyidik-penyidik independen yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

"Ayo kita dukung pikiran-pikiran untuk membuat indonesia lebih bagus ke depannya. Selamat bekerja ramai-ramai memantau agar kita menghasilkan pimpinan KPK dan diisi oleh manusia-manusia yang kredibel dengan penyidik-penyidik independen yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun," tandasnya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi mengumumkan hasil profile assessment untuk calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca juga: Luhut Kenang Sosok Faisal Basri: Rendah Hati dan Siap Mendengarkan Meski Pandangan Berbeda

Sebanyak 20 orang lolos profile assessment calon pimpinan KPK, sementara 20 lainnya lolos sebagai calon Dewas.

"Yang dinyatakan lulus masing-masing untuk capim 20 orang dan Dewas ada 20 calon," ujar Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh, di gedung Setneg, Jakarta Rabu (9/9/2024).

Salah satu yang lolos ialah Harli Siregar, Kapuspenkum atau juru bicara (jubir) Kejaksaan Agung. Lalu ada pimpinan KPK saat ini, Johanis Tanak dan komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Kemudian ada nama mantan juru bicara KPK yang kini jadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi.