Resesi Seks, Negara Besar Ini Akui Anak di Luar Nikah

Ntvnews.id, Beijing - Provinsi Sichuan di barat daya China akan mencabut pembatasan bagi orang yang belum menikah untuk memiliki anak. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman penurunan jumlah kelahiran yang melanda negara tersebut.

Dilansir dari SCMP dan CNA, Rabu, 18 September 2024, perubahan kebijakan ini dilakukan setelah populasi China mengalami penurunan tahun lalu untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade.

Sebelumnya, pemerintah Sichuan hanya memperbolehkan pasangan yang sudah menikah untuk mendaftarkan kelahiran hingga dua anak. Namun, mulai 15 Februari mendatang, orang yang belum menikah juga dapat mendaftar tanpa batasan jumlah anak.

Baca Juga: Seorang Ibu dan Anak Kecil Curi Minyak Goreng di Warung Kawasan Pondok Aren

Di China, pendaftaran kelahiran diperlukan bagi orang tua untuk memperoleh asuransi persalinan serta dokumen pendaftaran rumah tangga atau hukou, yang memberikan akses ke layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Komisi Kesehatan Provinsi Sichuan menyatakan bahwa kebijakan baru ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ibu tunggal, bukan untuk mendorong orang yang belum menikah menjadi orang tua.

Dengan aturan baru ini, orang tua tunggal di Sichuan akan mendapatkan akses ke manfaat yang sebelumnya hanya tersedia bagi pasangan menikah, termasuk asuransi persalinan yang mencakup perawatan kesehatan sebelum melahirkan, biaya medis persalinan, dan cuti hamil berbayar.

Sichuan, dengan populasi lebih dari 83 juta orang, adalah provinsi terpadat kelima di China. Langkah serupa juga direncanakan untuk diterapkan di provinsi lain seperti Guangdong dan Shaanxi.

Baca Juga: Sidang Vonis Ayah Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Digelar di PN Jaksel

Krisis demografi di China diperkirakan akan semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Beijing telah membatalkan kebijakan 'satu anak' yang berlaku selama puluhan tahun, yang telah menyebabkan kontroversi pada 2015 karena dianggap memicu penurunan tenaga kerja, peningkatan populasi lansia, serta potensi gangguan stabilitas sosial.

Untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, pemerintah China pada 2015 mengizinkan pasangan menikah memiliki dua anak. Namun, setelah peningkatan singkat pada 2016, angka kelahiran nasional kembali menurun.

Kemudian, pada 2021, pemerintah melonggarkan batasan dengan memperbolehkan pasangan menikah memiliki tiga anak serta memberikan pengurangan pajak dan tunjangan lainnya kepada keluarga. Namun, upaya ini belum berhasil meningkatkan jumlah populasi secara signifikan.