Jhon Sitorus Bongkar Dugaan Korupsi di PON Aceh-Sumut, Konsumsi Altet Dipangkas Rp41.500

Ntvnews.id, Aceh - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di wilayah Aceh-Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, masalah terkait konsumsi menjadi bagian dari kontroversi yang terus muncul di ajang tersebut. 

Penyediaan makanan untuk para atlet dan ofisial menjadi fokus perbincangan setelah muncul video yang memperlihatkan kondisi nasi kotak yang diberikan kepada para atlet. Publik menyoroti kualitas hidangan tersebut yang dianggap sangat rendah dan tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan. 

Dalam video yang dibagikan oleh pengamat media sosial, John Sitorus, terlihat isi nasi kotak yang sangat sederhana: terdiri dari sedikit nasi, tumis buncis, dua potong kecil tempe, satu potongan ikan, serta sepotong ayam goreng. 

Makanan di PON Aceh-Sumut (Twitter)

“Dari pusat Rp 51.000/porsi. Bagian konsumsi Rp 25.000/porsi. Nyampe ke Atlet Rp 9.500/porsi. PON 2024 adalah wajah asli dari penyelenggara negara ini. BURUK, KORUP, tidak becus dan GAGAL TOTAL,” tulis John Sitorus di akun Twitter pribadinya. 

Kondisi ini jelas tidak mencerminkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi atlet PON. Karena itu, ofisial tim yang hadir mengaku bahwa dirinya tidak akan mengonsumsi makanan yang diberikan oleh panitia PON Aceh-Sumut. 

“Inilah makan siang untuk panpel, cuman wasit-wasit, (isinya) hanya tempe sepotong sama sambel kentang. Lantas setiap hari kami dikasih pagi siang sore ayam terus, nasinya keras tidak berkuah,” ujar seorang panpel di hadapan awak media. 

Panpel PON Aceh-Sumut (Twitter)

“Namun, kami sebagai wasit dan panpel diam terus. Tapi, hari ini kami protes. Kami tidak ada yang mau makan hari ini, panpel dan wasit. Karena tidak sesuai lagi budget yang diberikan. Kalo memang gak sanggup bilang, kami bisa beli nasi sendiri,” tegasnya. 

Ada kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan adanya mark up dan kualitas makanan yang kurang memadai, sehingga publik menginginkan agar panitia PON, terutama PB PON Aceh, lebih terbuka dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Bukan hanya terkait konsumsi, tetapi juga di seluruh aspek pelaksanaan PON agar nama baik Aceh tetap terjaga di tingkat nasional. Diharapkan, investigasi yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Aceh dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait.